Archive

Archive for the ‘Law firm library’ Category

Mentok yang Menyenangkan

February 14, 2011 Leave a comment

Jumat sore kemarin, 11 Januari 2011, saya berkesempatan hadir dalam acara kopi darat anggota milis Perpushukum-net di Dan Lev Library, Kuningan, Jakarta. Passionate meeting! Saya pun mendapat suntikan vitamin dalam dosis tinggi berdasarkan diskusi para anggota milis yang membahas ‘mau dibawa kemana hubungan kita’, yaitu ingin meningkatkan hubungan profesional dari sekedar berbagi informasi di milis menjadi suatu wadah bagi pustakawan hukum, dalam hal ini pustakawan yang bekerja di lawfirm. Kedepannya, diharapkan bisa terbentuk suatu asoasiasi, perkumpulan, ikatan, atau apapun sebutannya sebagai organisasi yang menaungi para pustakawan ini. Dari situlah akan lahir standar, kompetensi, advokasi, dan kode etik yang akan berguna bagi pengembangan profesi kelak. Sehingga profesi ini dapat diperhitungkan dan menambah nilai para profesionalnya secara moril dan materil.

Saya memperhatikan bahwa profesi pustakawan cakupannya semakin spesifik dan mengerucut. Kekhususan inilah yang belum banyak tergarap, padahal potensinya sangat besar. Sumber daya berupa manusia (personil), pengetahuan, dan data yang sedemikian besar merupakan kekuatan tersendiri dalam bidang informasi hukum. Hukum, dalam pandangan saya, merupakan bidang jasa yang timeless. Segala aspek kehidupan selalu bersentuhan dengan hukum, begitu juga semua bidang jasa dan produksi. Selama peradaban manusia ada, selama itulah hukum berjalan. Perpustakaan sebagai institusi yang menyediakan informasi memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja dan kualitas para profesional bidang hukum. Pustakawan hukum sebagai pengelola merupakan

Mbak Cici, salah satu senior saya lah yang menguatkan tekad saya untuk terus mendalami profesi sebagai pustakawan hukum. Untuk menjadikan pekerjaan ini sebagai bagian dari hidup saya. Mbak Cici adalah pustakawan pada salah satu lawfirm di Jakarta. Pengalamannya 17 tahun sebagai pustakawan hukum, bercampur dengan titik jenuh, dan kementokan juga, mbak Cici justru tidak kendor kinerjanya dalam melayani lawyer. Pekerjaannya bisa dibilang setara lawyer dalam meriset peraturan. Salah satu kunci sukses mbak Cici adalah: mandiri dalam bekerja dan memiliki prinsip mem-back-up diri sendiri. Dalam bekerja dan beraktivitas yang berkaitan dengan pekerjaannya, mbak Cici tidak pernah mengatasnamakan institusi tempatnya bekerja, tapi diri sendiri. Dia tidak tergantung pada fasilitas kantor dan bekerja dengan laptopnya karena memiliki waktu yang fleksibel.

Saya sangat setuju dengan konsep mem-back-up diri ala mbak Cici. Bahwa kita harus bekerja untuk diri sendiri, jangan tergantung pada keadaan kantor, baik itu fasilitas atau orang-orangnya. Firma hukum sangat rentan perpecahan. Partner atau lawyer senior bisa kapan saja keluar dan mendirikan kantor yang baru. Intinya bekerja dengan tulus, dari hati, dan disertai gairah, maka ruang lingkup kerja tidak terbatas pada dinding kantor, jam kerja 8-5, atau seberapa canggih komputer yang disediakan kantor. Kita bekerja mandiri dank arena diri kita sendiri.

Ada suatu titik dalam masa kerja ketika seseorang akhirnya pasrah pada profesi yang dijalaninnya. Begitu juga dengan saya. Menjadi pustakawan adalah bukan cita-cita awal, tapi seiring waktu saya menikmati pekerjaan ini dan ingin mengembangkannya. Akhirnya saya sadari bahwa saya telah menginvestasikan uang dan waktu saya menjadi pustakawan hukum. Uang untuk sekolah meraih gelar sarjana dan waktu bertahun-tahun bekerja sebagai pustakawan hukum. Jadi, ya sudahlah. Mulai mentok. Tapi mentok yang menyenangkan dan sukarela mementokkan diri sebagai pustakawan hukum. Toh alih profesi juga tidak mungkin karena selain harus memulai investasi dari nol, saya juga harus bersaing dengan angkatan di bawah saya. Jadi buat apa alih profesi sementara yang ada belum tergali dan tergarap?!

Sekarang saya mantap menapaki karir sebagai pustakawan hukum. Satu hal yang utama akan ketertarikan saya menjadi pustakawan hukum adalah menyumbangkan ide, pikiran, dan pendapat untuk perkembangan dunia perpustakaan hukum. Bahwa sekarang teknologi perpustakaan berkembang pesat, jadi pekerjaan pustakawan hukum bukan lagi mengurus bahan pustaka secara old-fashioned tapi lebih kepada mendapatkan dan menyebarkan data dan informasi kepada lawyer. Sejauh mana informasi dan data tersebut akurat dan bisa dipercaya adalah menjadi salah satu tugas pustakawan hukum.

Banyak hal yang harus saya pelajari dan proses untuk menjadi ahli pun masih panjang. Tapi setidaknya saya mulai mastering something. Kalau cari kerja sudah tidak labil lagi. Idealis dan menyempit memang jadinya, tapi itu adalah konsekuensi dari keputusan saya untuk mastering something tadi.. Menurut saya, apapun pekerjaannya, pada suatu waktu memang harus fokus pada satu bidang karena tidak bisa selamanya loncat-loncat.

Ada satu hal yang terlupakan oleh saya: materi, gaji, bayaran, upah, atau uang yang didapat dari bekerja sebagai pustakawan hukum. Bukan hanya pustakawan hukum, pustakawan pada umumnya pun jarang bergaji besar. Kasarnya: jadi pustakawan gak bakal kaya. Belum image gak gaul, gak keren, atau cupu yang melekat rekat pada diri seorang pustakawan. Bersandar pada kenyataan itu, saya beruntung bekerja di suatu firma hukum besar berskala internasional dengan rate gaji yang lumayan. Bersandar pada kenyataan ini, carilah firm hukum atau kantor besar yang menawarkan rate gaji yang besar atau lumayan. Rate gaji ini setidaknya tidak akan menjadi beban jika kita tetap ingin idealis. Tapi bukan berarti ini syarat yang mutlak dan paling penting. Ada banyak cara untuk jatuh cinta dan tetap mencintai pekerjaan kita meski gaji tidak besar. Kembali lagi ke awal, ketulusan lah yang paling penting. Banyak contoh besar-kecilnya gaji menjamin seseorang akan kecintaan pada pekerjaannya. Ada yang bergaji besar dan berpangkat tapi kerjanya kendor tapi juga ada yang bergaji pas-pasan tapi mampu berdedikasi penuh.

Jadi mulailah bekerja untuk diri sendiri. Mem-backup diri sendiri. Seperti kata salah satu penulis favorit saya, ketulusan dan keikhlasan dalam bekerja dengan sendirinya akan mendatangkan uang.

Advertisements
Categories: Law firm library

Kebebasan yang Kebablasan

June 1, 2010 Leave a comment

Bekerja berkelompok adalah bagaikan makan bersama dan saling berbagi. Hal yang sangat tidak sopan adalah ketika salah satu anggota kelompok melahap bagian yang lain atas nama kreativitas dan kebebasan. Kreativitas memang pilar penting dalam bekerja yang harus diberi tempat seluas-luasnya. Tapi juga harus ada kontrol agar tidak melanggar area kerja sesama anggota, sehingga konflik bisa diperkecil. Kreativitas, semangat, dan kebebasan yang nyaris tanpa kontrol bisa berubah dan dianggap sebagai sabotase, kecurangan, dan ketidakadilan.

Pembagian kerja yang jelas adalah mutlak dalam kerja berkelompok. Tanpa pembagian kerja dan wewenang yang jelas, akan menyinggung “daerah kekuasaan” antaranggota yang berujung pada konflik. Kondisi inilah menimbulkan suatu anggapan betapa tipisnya perbedaan antara ‘bersemangat’ dan ‘gemar mensabotase’. Jika salah satu anggota kelompok mempunyai ide yang bukan pekerjaannya atau bersinggungan dengan bagian kelompok lain, maka sudah seharusnya ide itu diberitahu dan didiskusikan dulu sebelum melangkah lebih lanjut. Maka dapat terbangun suasana kompetisi yang lebih adil. Kebebasan yang terarah, bukan kebebasan yang kebablasan.

Categories: Law firm library, Random

Pembatasan Layanan dan Penyebaran Area Informasi pada Perpustakaan Konsultan Hukum

March 29, 2010 Leave a comment

Perkembangan perpustakaan kantor konsultan hukum atau lawfirm library semakin berkembang dan spesifik. Pada suatu kantor konsultan yang tidak terlalu besar dan personil perpustakaan tidak banyak, layanan tidak akan spesifik. Lain halnya jika kantor konsultan yang besar dan global, maka layanan akan lebih spesifik dan pribadi. Layanan yang bersifat pribadi atau personal inilah yang menjadi pembeda antar perpustakaan khusus dan perpustakaan umum.

Layanan yang pribadi, bahkan cenderung tertutup lazim terjadi, bahkan dalam satu kantor sekalipun. Terkadang ini menjadi masalah karena salah satu fungsi perpustakaan, yaitu menyampaikan informasi jadi terhambat karena confict of interest antar pemakai. Seringkali perpustakaan tidak bisa secara bebas mempromosikan koleksi atau hasil kerja (produk ).

Perpustakaan kantor konsultan, serupa dengan perpustakaan yang bernaung dalam organisasi bisnis atau korporasi, membatasi layanan dan area penyebaran informasinya, selain subyek dan koleksinya yang spesifik.

Categories: Law firm library

Bentuk baru koleksi perpustakaan

March 22, 2010 Leave a comment

Melalui pengamatan kasar akhir-akhir ini, ada bentuk baru koleksi perpustakaan, yaitu database online berlangganan. Sebenarnya tidak benar-benar baru karena beberapa jenis perpustakaan telah lama melanggan salah satu bentuk database ini, yaitu jurnal online. Database kliping bisa termasuk salah satunya.

Dalam lingkup perpustakaan konsultan hukum, ada database peraturan perundang-undangan dapat dijadikan koleksi. Perpustakaan melanggan database yang dibayar bulanan atau tahunan. Pihak perpustakaan juga tidak perlu mengunduh semua dokumen yang ada di database tersebut karena selain banyak, memakan waktu, dan keterbatasan tempat (kapasitas memori di komputer). Jadi, efisiensi dan praktis tampaknya menjadi alasan untuk melanggan database ini. Mengenai bahwa database ini bisa disebut koleksi perpustakaan adalah karena perpus memanfaatkan database ini untuk melayani pengguna.

Tapi stabilkah koleksi ini? Bisa dikatakan perpus yang melanggan menumpang database pada penjualnya. Satu hal yang harus diperhatikan adalah, suatu usaha bisa saja bubar atau berubah. Perpustakaan sebagai pelanggan tidak dapat menjamin kelangsungan pasokan data dari penjual. Hal inilah yang harus dipikirkan oleh perpustakaan.Memang bisa dibuat perjanjian-perjanjian, tapi pada akhirnya yang akan terjadi tetap di luar kuasa pelanggan, dalam hal ini perpustakaan.

Mungkinkah kedepannya, koleksi perpustakaan hanya berwujud kumpulan database online?

Categories: Law firm library

Sekilas Tentang Putusan dan Yurisprudensi

December 15, 2009 Leave a comment

Putusan atau yurisprudensi adalah salah satu koleksi utama perpustakaan konsultan hukum, terutama pada kantor konsultan yang bergerak dalam bidang litigasi. Sedangkan pada perpus corporate lawfirm, putusan dianaktirikan karena tidak banyak lawyer yang mencari.

Tidak seperti peraturan yang lebih mudah dicari dan diklasifikasi, putusan belum terlalu mudah dicari di internet. Situs yang menyediakan data dan dokumen putusan masih sangat sedikit, diantaranya: http://putusan.mahkamahagung.go.id/app-mari/putusan/index.php?cgyid=r dan Hukumonline. Sebenarnya kedua sumber ini cukup menggiurkan jika perpustakaan anda sedang mengumpulkan koleksi putusan/yurisprudensi. Masalahnya, akan banyak waktu dan tenaga untuk mengunduh putusan-putusan ini. Ada dua pilihan dalam memanfaatkan sumber online ini. Pertama; mengunduh sesuai kebutuhan  kedua; mengunduh semua putusan.

Pilihan pertama, mengunduh putusan sesuai dengan kebutuhan tampaknya menjadi pilihan mayoritas perpustakaan kantor konsultan hukum saat ini. Hal ini disebabkan karena putusan belum menjadi salah satu fokus dalam pengelolaan. Selain itu sumber hardcopy dari buku himpunan masih menjadi pilihan utama.

Pilihan kedua, yaitu mengunduh semua putusan, koleksi perpustakaan akan menjadi lebih lengkap. Selain itu perpus akan dalam posisi “aman” apabila sewaktu-waktu situs tersebut tidak bisa diakses lagi. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sistem dan kemampuan pustakawan harus sudah siap. Sistem klasifikasi yang digunakan, dukungan infrastruktur, dan kemampuan pustakawan mengenal struktur putusan. Jika tidak siap dan dikerjakan asal-asalan maka kedepaannya akan berantakan.

Klasifikasi dan penentuan subyek putusan pun masih agak sulit. Hal ini disebabkan struktur putusan berbeda dengan peraturan perudang-undangan. Pada peraturan perundang-undangan, subyek dan klasifikasi sudah jelas terpampang pada perihal/judul sehingga dapat dengan seketika dan jelas ditentukan. Sedangkan pada putusan harus dibaca pada bagian pertimbangan hukum, bahkan tidak jarang dibaca secara keseluruhan. Masalahnya adalah pustakawan tentu tidak familiar dengan teknis hukum, sehingga dapat menimbulkan salah klasifikasi. Maka pustakawan dituntut untuk mengenal struktur putusan, agar lebih cepat dan mudah mengklasifikasinya dengan tepat.

Categories: Law firm library

‘Librarian’ dan ‘Library Staff’

December 3, 2009 Leave a comment

Ada perbedaan antara “Librarian” atau “Pustakawan” dengan “Library Staff” atau “Staf Library”, meski sama-sama bekerja di perpustakaan. Orang yang bisa disebut Librarian adalah yang memiliki PENDIDIKAN FORMAL ilmu Perpustakaan, serendah-rendahnya diploma. Jadi meski sudah bertahun-tahun bekerja di perpustakaan tapi kalau tidak memiliki latar pendidikan ilmu Perpustakaan, maka orang tersebut tidak bisa disebut sebagai  “Librarian” atau “Pustakawan”, melainkan cukup disebut “Library Staff” atau “Staf Library”.

Saya pernah menulis di blog lama saya, bahwa untuk jadi pustakawan pun harus sekolah. Perpustakaan sudah ada ilmunya, ada sekolahnya yang resmi diakui. Kami berinvestasi waktu dan uang untuk menjadi seorang Pustakawan atau Librarian sama seperti profesi lainnya, seperti dokter atau pengacara. Jadi, tidak semua yang bekerja di perpustakaan tidak bisa disebut sebagai Librarian karena meski tahu banyak hal, tapi mereka tidak menguasai ilmu Perpustakaan.

Categories: Law firm library

Mengecek status peraturan

December 3, 2009 Leave a comment

Untuk mengetahui status peraturan atau masa berlaku, sebaiknya dicek langsung ke departemen atau badan yang mengeluarkan peraturan tersebut. Apakah ada cara lain? Karena memang paling males menelpon ke badan-badan pemerintah; ga diangkat, di-pingpong, jawaban ga memuaskan dan lain sebagainya. Cara lain adalah:

1. Browsing internet, biasanya dari search engine Google alias Googling. Google memang membantu tapi kemungkian informasi yang kita cari sangat kecil, apalagi tentang status suatu peraturan. Info atau dokumen yang muncul adalah artikel atau peraturan itu sendiri atau peraturan yang berkaitan. Nah dari peraturan atau artikel yang berkaitan itulah kita bisa melacak. Misal kalau peraturan itu lebih baru, bisa dilihat masih merujuk ke peraturan yang kita cari, berarti peraturan yang kita cari itu masih berlaku. Tapi sekali lagi, sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkan info yang kita inginkan.

2. Bertanya ke teman. Ini alternatif yang menyenangkan daripada menelpon ke departemen. Tapi ini juga tidak bisa dijadikan dasar untuk laporan ke lawyer karena bisa saja database si teman juga tidak update. Meski demikian, cara ini dapat digunakan sebagai rujukan, petunjuk, atau cross check.

Jadi, kalau menurut saya, meski sering sebal menelpon ke departemen tetap harus dilakukan. Selain departemen sumber yang dipercaya karena departemen lah yang mengeluarkan atau inisiator peraturan yang dicari, juga untuk alasan kita lebih kuat; ‘kan infonya langsung dari departemen’.

Categories: Law firm library